Bireuen, Daerah Nomor III Termiskin se-Aceh

Bireuen- Data yang dipublish oleh Badan Pusat Statistik Aceh pada 21 November 2014, Bireuen masuk sebagai daerah nomor tiga termiskin di Aceh. Jumlah rakyat dibawah garis sejahtera itu mencapai angka 33.787 KK.

Aceh Utara menduduki urutan pertama jumlah terbanyak penduduk miskin di Aceh yaitu 50.697 kepala keluarga. Sementara di posisi kedua penduduk miskin di Aceh ditempati Pidie dengan 40.165 KK, kemudian Bireuen sebanyak 33.787 KK, Aceh Timur sebanyak 25.200 KK, dan Aceh Tamiang sebanyak 18.508 KK. Jumlah total penduduk miskin di Aceh mencapai 900 ribu jiwa lebih. - See more at: http://atjehpost.co/articles/read/15450/Ini-Daerah-Terbanyak-Penduduk-Miskin-di-Aceh#sthash.Rc7jLY5l.dpuf

Aceh Utara menduduki urutan pertama jumlah terbanyak penduduk miskin di Aceh yaitu 50.697 kepala keluarga. Sementara di posisi kedua penduduk miskin di Aceh ditempati Pidie dengan 40.165 KK, kemudian Bireuen sebanyak 33.787 KK, Aceh Timur sebanyak 25.200 KK, dan Aceh Tamiang sebanyak 18.508 KK. Jumlah total penduduk miskin di Aceh mencapai 900 ribu jiwa lebih.

Dalam beberapa dokumen kajian yang ditelaah oleh situs blog ini, penyebab kemiskinan di Aceh dan Bireuen disebabkan oleh beberapa hal. Pertama daerah bekas konflik.

Kedua, pendidikan masyarakatnya masih dibawah angka ideal. Hal lainnya, pendidikan tinggi yang ditempuh oleh generasi muda, tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga saat lulus, peserta didik gagal beradaptasi dengan alam yang mereka tinggali.

Ketiga, lahan garapan dikuasi oleh korporasi –mafia lahan – yang melalui pembalakan liar atas nama investasi perkebunan. Rakyat tidak punya lahan garapan yang memadai.

Keempat, pemerintah gagal menyejahterakan petani. Dalam artian, pemerintah daerah gagal melindungi petani yang ada. Sehingga mereka kalah bertarung dengan kepentingan kapitalisme.

Kelima, anggaran daerah hanya berputar di kalangan elit pemerintahan serta mengalir keluar daerah. Misalnya ke Sumatera Utara.

Keenam, Aceh masih mengeskpor barang mentah ke luar daerah. Sehingga berdampak pada keuntungan produksi masyarakat.

Ketujuh, petinggi di Aceh dan kabupaten Kota, lebih berperan sebagai toke baru dari pada menjadi pemimpin. Pergantian rezim hanyalah sekedar pergantian penguasaan asset daerah.

Menurut beberapa analisis, ke depan, angka kemiskinan akan terus menanjak. Hal ini di ukur dari trend semakin meningkatnya peristiwa konflik lahan antara masyarakat dengan korporasi yang di bekengi oleh intitusi hokum dan pemerintah.

Penguasan lahan adat dan lainnya atas nama pembangunan menyebabkan rakyat kehilangan akses terhadap sumber penghidupan.

Di Bireuen sendiri, diantara kasus konflik lahan itu adalah perseteruan sebagian warga Krueng Simpo, Juli dengan salah satu PT yang membuka lahan di daerah mereka.

Lahirnya banyak perkebunan yang dikuasai oleh korporasi, akan melahirkan perbudakan yang bernama buruh. Upah mereka murah dan tanpa perlindungan asuransi.

Hubungan kerja antara buruh dan perusahaan hanyalah sebatas pekerja lepas. Gaji mereka dibayar per satu minggu sekali. Sampai dengan saat ini, belum ditemukan perkebunan plasma yang di bombing oleh perusahaan. Padahal secaraaturan, korporasi diwajibkan untuk melakukan pembinaan petani tempatan dalam bentuk perkebunan plasma. []