Cara Jokowi Bangunkan Aceh

Jumat (24/3/2017) adalah sejarah duka dan suka. Bagi masyarakat Tapanuli Tengah, hari dan tanggal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi bagi Aceh, tarikh tersebut adalah luka, sekaligus duka.


Adalah sebuah fakta bila Aceh pasca konflik merupakan sebuah kawasan yang masyarakatnya sulit untuk bersatu. Tiap daerah--bekas kawasan peradaban besar di masa lalu-- selalu memiliki ego yang tidak kunjung bisa ditaklukkan. Tidak ada mediator internal (dari kalangan Aceh-pen) yang mampu mensejajarkan bahu rakyat. karena tiap individu yang berasal dari entitas kabupaten, selalu merasa diri lebih unggul dari entitas kabupaten lainnya.

Hal ini pula yang menyebabkan, tidak kunjung ada kata sepakat tentang kawasan yang pertama sekali masuknya Islam ke Aceh. Peureulak atau Pase? Tidak ada yang mau mengalah. Walau secara ilmiah dan pembuktian tinggalan, menunjukkan bahwa Samudera Pase (Dinasti Shalihiyyah) merupakan kawasan pertama masuknya Islam ke Aceh dan Nusantara, tapi kelompok pro Peureulak pun tak mau mundur.

Fakta di atas bukan satu-satunya bukti. Ada bukti lainnya yang sangat menarik, yaitu walau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh--yang merupakan tafsiran dari MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 oleh perwakilan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan perwakilan Republik Indonesia di Finlandia-- telah memberikan peluang bagi rakyat Aceh untuk mendirikan partai lokal. Namun Partai Aceh yang didirikan oleh eks kombatan GAM, menerjemahkan diri sebagai satu-satunya parlok yang merupakan anak kandung dari MoU Helsinki. yang lain? Semua dianggap anak haram. termasuk Partai Nasional Aceh (PNA) yang juga didirikan oleh eks kombatan dan eksponen GAM lainnya.

Perdebatan tersebut bukan sebatas ribut dalam ruang dialektika. Tapi berwujud pula dalam bentuk kekerasan fisik yang kerap menghilangkan nyawa. Maka tidak heran di tiap perhelatan pemilu di Aceh, selalu saja aksi-aksi kekerasan dengan menggunakan senjata api turut mewarnai. Bahkan tidak jarang, antara korban dan pelaku, adalah kenalan yang sebelumnya pernah minum kopi pada satu meja.

lalu kapan orang Aceh akan berdamai? Tatkala ada entitas luar yang mencoba mengganggu keakuan Aceh. Misal, tatkala pemerintah Indonesia merilis mata uang baru dan Tjuet Nya' Meutia tidak berjilbab, semua komponen yang merasa diri sebagai Aceh, akan kompak "menyerang" Jakarta.  Namun kekompakan ini segera buyar tatkala mereka kembali disibukkan dengan conflic of interest di internal Aceh. Protes terhadap gambar Tjuet Nya'Meutia yang tidak berjilbab di uang kertas, segera buyar karena intensitas Pilkada 2017 semakin meningkat.

***
Segala sumpah serapah pun meledak di media sosial. Rakyat Aceh yang aktif di dunia maya sebagian besar marah-marah kepada Presiden Republik Indonesia. kemarahan kolosal ini tak lain dan tak bukan dikarenakan Ir. Joko Widodo telah meresmikan Barus sebagai titik nol kilometer Islam Nusantara. Jokowi telah menasbihkan sebuah pengakuan untuk sebuah kawasan nun di Tapanuli Tengah, yang untuk melihat Islam, hanya sebatas tinggalan-tinggalan nisan tua semata.

Rakyat Aceh berang!
Marah!
kecewa!

Hanya oleh seorang Jokowi, keagungan sejarah bahwa Islam pertama masuk ke Nusantara melalui gerbang Aceh  (Samudera Pase/Peureulak-pen) terbantahkan begitu saja. Tanpa perlu melalui seminar nan bernuansa ilmiah, Barus ditasbihkan dengan pengakuan yang luar biasa.

Tentu--walau dinilai masih agak tergesa-gesa-- apa yang dilakukan oleh Jokowi sudahlah melalui mekanisme yang patut. Hingga lahirnya ketetapan presiden yang demikian, tidaklah maujud dalam satu kali rapat dan diskusi mendalam. Tentu ada proses intelektual yang menyertainya.

Lalu, apakah dengan menetapkan Barus sebagai titik nol Islam Nusantara, Jokowi sedang membangun kekompakan rakyat Aceh seperti zaman dahulu kala? Bila iya, sungguh ini sangat menarik. Tapi bila pun tidak, anggap saja bahwa apa yang dilakukan oleh mantan Walikota Solo itu, sebagai bentuk tamparan serius bagi Aceh, bahwa untuk besar dan disegani, haruslah bersatu padu. []

Note: Gambar sampul merupakan milik Biro Pers Sekretariat Presiden.